Perlindungan Data Pribadi?

Apa itu UU PDP?

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, data pribadi telah menjadi aset yang sangat berharga. Namun, hal ini juga menimbulkan risiko serius terkait kebocoran data, penyalahgunaan, dan pelanggaran privasi. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini menjadi tonggak penting dalam upaya melindungi hak privasi warga negara dan mengatur tata kelola data pribadi di Indonesia.

Pentingnya UU PDP

UU PDP disahkan untuk mengatur perlindungan atas data pribadi masyarakat agar tidak disalahgunakan, serta untuk memberi batasan jelas tentang hak dan kewajiban pengendali data dan pemilik data pribadi.

Di banyak negara, regulasi semacam ini telah diimplementasikan sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran tentang privasi data di era digital, di mana informasi pribadi sering kali dikumpulkan, diproses, dan disimpan oleh berbagai entitas, baik itu pemerintah maupun perusahaan swasta. Di Indonesia, UU PDP disahkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak individu atas data pribadi mereka.

Secara umum, UU PDP menetapkan prinsip-prinsip dasar dan kewajiban bagi pengendali data dan pemroses data dalam menangani data pribadi. Ini mencakup persyaratan untuk mendapatkan persetujuan yang sah dari individu sebelum mengumpulkan data mereka, memberikan hak kepada individu untuk mengakses dan mengoreksi data mereka, dan memastikan bahwa data pribadi dilindungi dengan langkah-langkah keamanan yang memadai. Selain itu, UU PDP juga sering kali mencakup ketentuan tentang transfer data lintas batas dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut.

UU PDP memuat sejumlah asas - asas perlindungan data pribadi, di antaranya

1. Asas pelindungan : setiap pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberikan pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas data pribadinya agar data tersebut tidak disalahgunakan.
2. Asas kepastian hukum : setiap pemrosesan data pribadi dilakukan dengan landasan hukum untuk mewujudkan pelindungan data pribadi.
3. Asas kepentingan umum : dalam menegakkan pelindungan data pribadi, kepentingan umum atau masyarakat secara luas harus diperhatikan.
4. Asas kemanfaatan : pengaturan pelindungan data pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional.
5. Asas kehati-hatian : para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.
6. Asas keseimbangan : sebagai upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.
7. Asas pertanggungjawaban : semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.
8. Asas kerahasiaan : data pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan data pribadi yang tidak sah.

Checklist Implementasi UU PDP

Dalam proses perlindungan data pribadi, ada beberapa hal yang dapat anda perhatikan, di antaranya:

☑️ Apakah pengumpulan dan pemrosesan data pribadi sudah mendapatkan persetujuan dari subjek data?

☑️ Apakah pengumpulan dan pemrosesan data pribadi mempunyai tujuan yang jelas?

☑️ Apakah data pribadi yang dikumpulkan terus akan diperbarui?

☑️ Langkah pengamanan data apa saja yang sudah ditempuh dan diterapkan?

☑️ Apakah sudah ada SOP yang mengatur mengenai mekanisme pertukaran data, pencegahan, dan pengaduan kasus kebocoran data?

☑️ Apakah data pribadi yang sudah dikumpulkan dapat dimusnahkan?

☑️ Di mana data pribadi disimpan?

Apabila anda sudah mempunyai jawaban atas semua pertanyaan di atas, maka sistem anda sudah menuju ke arah yang benar. Jangan lupa melakukan audit keamanan secara berkala dan mengikuti perkembangan terkait UU PDP.